Jakarta – Unjuk rasa memperingati 100 Hari Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tuntutan SBY-Boediono lengser akhirnya antiklimaks. Walau unjuk rasa relatif besar dan terjadi di berbagai kota, tuntutan yang disampaikan tidak fokus pada pelengseran SBY-Boediono.

Unjuk rasa bukan saja terjadi di Jakarta, tetapi juga Surabaya, Makassar, serta ibukota provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Namun, tuntutan tak fokus. Massa buruh yang bisa dibilang mayoritas malah menuntut pemerintah pro buruh. Sebagian massa lainnya juga menuntut penggantian Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono.

Besarnya unjuk rasa ini memang tak lepas dari turunnya kalangan buruh, selain massa mahasiswa dan LSM. Sekitar 9.000 ribu pendemo dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) terlibat unjuk rasa di Jl Gatot Soebroto, depan Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, pukul 12.00 siang tadi hingga memacetkan jalan itu.

Di Surabaya, ribuan buruh dari elemen buruh Logam, Elektronik Mesin (LEM) SPSI, SPN Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan dan beberapa elemen lainnya juga demo di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jl. Indrapura, Kamis (28/1) siang tadi.  Tetapi mereka menuntut pemerintah membatalkan perdagangan bebas ASEAN-China serta membatalkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pesangon dan outsourcing.

Demo lain digelar BEM ITS, Unair, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Surabaya juga berlangsung di Tugu Pahlawan, Gedung Negara Grahadi, dan Tugu Bambu Runcing.

Kabag Bina Mitra Polwiltabes Surabaya AKBP Sri Setyo Rahayu mengatakan, 2.430 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan di Surabaya. Petugas yang dikerahkan itu gabungan dari Polda Jatim, Polwiltabes Surabaya, Polres seluruh Surabaya, serta Polres Gresik dan Sidoarjo.

Di Istana Negara, sekitar 1.000 pendemo tiba pada pukul 12.00. Termasuk di antaranya yang berdatangan dengan 30 metromini dari Tugu Proklamasi. Aksi ini diikuti berbagai elemen masyarakat seperti sejumlah kampus di Jakarta, LSM, Forum Muda-mudi Depok, Kapak, Jamper, dan masyarakat umum. Mereka sudah terkordinasi rapi dengan mengenakan kaus putih bertuliskan ’’Century, Biarkan Rakyat Yang Mengadili’’.

Namun, pagi sebelumnya sekitar 300 aktifis Aliansi Rakyat untuk SBY (Arus) sudah mendahului berunjukrasa mendukung Presiden SBY di seberang Istana Negara. Mereka mendukung SBY untuk lima tahun ke depan. Bukan hanya untuk 100 hari kabinet. Pernyataan dukungan ini disampaikan saat melakukan orasi di seberang Istana Negara.

Ribuan polisi polisi berjaga-jaga di beberapa titik, termasuk Bundaran HI, Gedung DPR/MPR, Isatana Presiden, Kantor Wapres. Jalan-jalan sepanjang rute yang dilalui pendemo tidak tampak ramai, masyarakat seperti lebih memilih tidak keluar rumah. Polri menyatakan 10.000 personel disiapkan untuk mengamankan pendemo.

Di Bundaran HI hingga pukul 12.00 juga terlihat konsentrasi massa namun tidak banyak, sekitar 500 orang. Sempat ada seekor kerbau dibawa demonstran dengana kepala dan bokong ditempeli gambar SBY. Namun, kerbau itu dihalau polisi dan oleh pendemo dibawa ke belakang Gran Indonesia. Sebanyak 200 aparat tampak berjaga-jaga.

Dalam wawancara dengan tvOne pagi tadi, perwakilan Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak), Effendy Ghazali, mengatakan aksi demo dilakukan 65 Ormas. ’’Ada massa 10 ribu berdemo di DPR, ada juga massa KAMMI di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Massa yang ikut berdemo adalah petani, buruh, dan sebagainya,’’ kata Effendy. Khusus Kompak, kata dosen UI ini, demo dipusatkan di Istana Negara.

Namun, SBY tidak berada di kantornya karena berada di Banten untuk meresmikan PLTU Labuan (300 Mw) di Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Di tempat yang sama juga diresmikan PLTU Labuhan Angin Sumatera Utara (2x115Mw). Acara dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Presiden memberikan sambutan pukul 11.10 WIB, sekaligus prosesi peresmian dua PLTU tersebut.

Selepas dhuhur, SBY dijadwalkan melakukan penanaman oohon trembesi. Setelah itu Presiden dijadwalkan berkunjung ke SMP Negeri 2 Labuan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Pandeglang. Sekitar pukul 17.15 WIB, Presiden sudah tiba di Istana Negara.

Sedangkan Wapres Boedino tetap ngantor. Selain dijaga Paspampres berseragam loreng lengkap dengan senjata, Kantor Wapres di Jl Kebon Sirih pun dijaga sekitar 100 polisi berseragam serta dipasangi barikade berduri sekitar 100 meter. Boediono siang tadi dijadwalkan rapat dengan pihak terkait mengenai pengamanan bencana Jawa Barat.

Demo di Jakarta dipusatkan di Istana pukul 12.00.

Eks Militer Tunggangi

Pengamat intelijen melihat unjuk rasa ini menjadi ajang bermain sejumlah kelompok sipil, mantan militer, maupun militer aktif yang tak suka kepemimpinan SBY.  Namun kekuatan ini tak terlalu besar sehingga tak sampai menjatuhkan pemerintah.

’’Ada kelompok kecil dari mantan militer dan militer aktif yang mencoba bermain di air keruh dengan memanfaatkan demo hari ini, 28 Januari. Tetapi kekuatan dan pengaruh mereka tak signifikan,” ujar pengamat intelijen, AC Manullang kepada Surabaya Post di Jakarta, Kamis (28/01).

Saat ini, kata Manullang, banyak sekali kelompok yang menginginkan agar SBY jatuh.  Kelompok-kelompok tersebut memiliki tujuan dan  motivasi yang berbeda. Aktivitas kelompok tersebut memang terus berlangsung, mulai gerakan bawah tanah, ada yang teridentifikasi dan ada juga yang tidak terindenfikasi.

Menurut Manulang, gerakan anti-SBY belakangan ini memang didominasi mantan militer yang tidak terlalu suka dengan gaya SBY.  Para mantan militer ini menganggap SBY  kurang tegas dalam memimpin bangsa ini.

’’Kalau mantan militer memang ada yang masuk ke organisasi atau kelompok yang sudah ada. Ada pula yang membuat kelompok-kelompok baru. Jadi memang ada upaya dari kelompok mantan militer dan banyak juga motivasinya,’’ ujar Manulang.

Kelompok mantan militer itu, kata dia, tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari militer. Sebab, mereka tidak lagi memiliki garis komando struktural di dalamnya. ’’Mereka itu sudah menjadi masyarakat sipil. Jadi kalau mereka ikut menyampaikan aspirasi, ya dipersilakan karena kebebasan berekspresi dilindungi UU 1945. Apalagi mereka masuk partai dan berpolitik,’’ katanya.

Sebelumnya, mantan pengamat politik yang kini menjadi politisi Golkar, Jeffrie Geovanie, mengingatkan SBY tentang kejatuhan Perdana Menteri Thailand Thaksin Sinawatra. Lima bulan sebelum jatuh, popularitas Thaksin menjulang di mata masyarakat Thailand.

Karena itu, Jeffrie meminta Presiden SBY dan lingkarannya memperhatikan hasil survei LSI yang menemukan fakta bahwa kepuasan publik menurun dari 75% menjadi 70% dalam 100 hari pemerintahan.

’’Masyarakat Thailand saat itu punya kepercayaan tinggi kepada Thaksin, sama seperti rakyat Indonesia yang percaya SBY,’’ ujar Jeffrie dalam diskusi mengomentari hasil survei Lembaga Survei Indonesia, di Jakarta, Rabu (27/1).

Namun kepercayaan rakyat berubah saat kelas menengah gagal dirangkul. ’’Kelas menengah tidak puas, dan mereka bergerak dengan kekuataannya. Akhirnya Thaksin jatuh,’’ ujar Jeffrie.

Thaksin digulingkan melalui kudeta militer tak berdarah yang dipimpin Jenderal Sonthi Boonyaratglin, 19 September 2006. Thaksin saat itu sedang menghadiri Sidang Umum PBB di New York City, AS. Thaksin dianggap tak kunjung menyelesaikan konflik di Thailand Selatan serta korupsi di negara itu. Rakyat Thailand mendukung langkah militer kali ini. Apalagi tindakan Sonthi didukung Raja Bhumibol Adulyadej.

Kembali ke pendapat AC Manulang, dia juga bicara kemungkinan pemakzulan Presiden SBY. Menurut dia, kinerja Pansus hak Angket Century DPR masih berada dalam koridor hukum dan belum mengarah ke upaya pemakzulan Presiden SBY. Dia melihat wacana pemakzulan merupakan upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin membelokkan isu kasus Bank Century.

Mereka inilah penunggang aksi-aksi yang dilakukan secara murni oleh organ gerakan mahasiwa dan masyarakat. ’’Jadi  hari ini,  pihak-pihak yang murni menyuarakan aspirasi rakyat harus hati-hati terhadap upaya penunggangan aksi dari kelompok-kelompok yang ingin memakzulkan presiden SBY".

Menurut dia, program 100 hari telah 100 persen terlaksana. Di hari ke 100, hambatan (debottlenecking) tidak ada lagi, sudah tidak ada yang mandek lagi.
Terkait revitalisasi energi dan pangan, hambatan-hambatan yang selama ini dialami, seperti masalah tata ruang, tumpang tindih lahan, serta infrastruktur. mer, rif, fqi, pur, sab, sms