Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie serta Ketua DPD Irman Gusman, umroh bersama. Selain ketua, Wakil Ketua MPR Meilani Laimena Suharli dan Ahmad Farhan Hamid juga turut dalam perjalanan itu. Para petinggi negara itu berangkat para Minggu (24/1) atas prakarsa Ketua DPR Marzuki Alie, Kepala Biro Humas MPR Aip Suherman, yang dihubungi membenarkan informasi itu. “Setahu saya Pak Taufik, Pak Farhan dan Ibu Meilani sedang menunaikan umroh,” katanya. “Beliau berangkat hari Minggu dan Sabtu nanti sudah kembali ke tanah air.” Nusrun Jahir, staf ahli Marzuki Alie juga membenarkan bahwa ketua DPR sedang melaksanakan ibadah umroh. “Pak Marzuki Alie memang sedang umroh bersama Pak Taufik. Tapi ini bagian dari perjalanannya ke Uganda 28 Januari nanti dan akan kembali ke tanah air 2 Februari,” katanya. Ketua DPR Marzuki Alie yang dihubungi mengatakan dirinya umroh bersama dalam rangkaian perjalanan ke Uganda untuk menghadiri sidang parlemen dunia. ”Kita umroh bersama-sama sekaligus mendoakan bangsa ini agar aman, damai dan sejahtera terhindar dari perpecahan,” katanya. KEKOSONGAN PIMPINAN Sehubungan kekosongan pimpinan lembaga tinggi dengan keberangkatan mereka bersama-sama seperti Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua DPD Irman Gusman di Indonesia menjelang aksi demo pada 28 Januari, dia mengatakan pimpinan itu sifatnya kolektif kolegial sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Terkait dengan demo 28 Januari, Marzuki mengatakan itu hak demokrasi rakyat yang dijamin UUD. Selain itu tentu saja ada aparat yang menjaga ketertibannya. “Hanya saja dalam menggunakan hak itu, masyarakat diharapkan dapat menggunakannya secara tertib,” katanya. Demo 28 Januari, SBY Dipastikan ke Banten Presiden SBY dipastikan tidak berada di Istana Negara saat demo 28 Januari 2010. SBY dan rombongan akan bertolak menuju Banten untuk meresmikan pembangkit listrik tenaga uap. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan, Rabu (27/1), SBY akan berangkat ke Labuan Pandeglang Banten dari Istana Negara, Kamis 28 Januari 2010 pada pukul 07.30 WIB. Sementara rombongan media diberangkatkan pukul 05.00 WIB. Ini berarti untuk kedua kalinya, SBY tidak ada di Istana saat dikepung demo besar-besaran. Pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember 2009 lalu, SBY menggelar acara intern di Bali saat Istana diserbu pendemo. Sehari menjelang demo menyambut 100 Hari Pemerintahan SBY, pengamanan di Istana tampak normal. Tidak ada polisi berjaga-jaga di depan Istana. Kawat berduri juga belum dipasang. Polda Metro: Demo 28 Januari Diikuti 40 Ribu Orang Sekurangnya 62 organisasi telah memberitahukan rencana mereka untuk aksi pada 28 Januari besok ke Polda Metro Jaya. Jumlah total massa ditaksir mencapai 40 ribu orang. “Estimasi sekitar 40 ribu orang,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar di kantornya, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (27/1). Menurut Boy, untuk mengantisipasi massa tersebut, 10 ribu personel Polda telah dipersiapkan. Mereka akan disebar di berbagai titik antara lain 2.479 personel di Istana Negara, 673 personel di Istana Wapres, 2.479 personel di DPR, 145 personel di Kementerian Keuangan, 278 personel di Bundaran HI, 261 personel di Mahkamah Konstitusi, 221 personel di KPK dan 148 personel di Gedung BI. “Juga ada bantuan dari Mabes Polri sekitar 1.500 personel dalam kondisi siaga. Serta pasukan TNI yang dicadangkan sekitar 750 personel,” terang Boy. Boy menambahkan, selain menjaga obyek negara, polisi juga akan mengawasi pintu masuk ke Jakarta. Selain itu, pengalihan arus juga direncanakan meski hingga kini hal tersebut belum direalisasikan. Mengenai potensi bentrok, menurut Boy, polisi belum mendapatkan informasi tersebut. “Kalau potensi terjadi konflik dan kerusuhan tentu harus diantisipasi. Info akan ada bentrok belum kita terima,” jelasnya. DPR Siap Terima Massa Demo 28 Januari DPR akan menjadi salah satu tujuan utama demonstrasi 100 hari pemerintahan SBY pada 28 Januari hari ini. DPR yakin aksi tidak akan ricuh, bahkan mereka siap menerima massa aksi untuk berdialog. “Saya kira tidak perlu khawatirkan aksi besar. Selama ini berujung damai. Sebesar itu pun tidak ada masalah,” ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1). Terlebih, lanjut Anis, pimpinan DPR/MPR sekarang adalah mantan demonstran. “Kita siap menerima,” katanya. Hingga kini, baru dari massa buruh yang mengkonfirmasi akan menemui para pimpinan DPR/MPR. “Besok siang, saya sudah bicara dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Beliau setuju,” ucapnya. Jelang Aksi 28 Januari, Kantor Percetakan di Senen Di-sweeping Suasana semakin panas menjelang aksi 100 hari pemerintahan SBY-Boediono pada 28 Januari 2010. Kantor-kantor percetakan disweeping untuk mencari file selebaran aksi. Sweeping antara lain menimpa kantor percetakan di Kalibaru Timur, Senen Poncol, Jakarta Pusat. Menurut karyawan percetakan, sweeping dilakukan polisi. “Sweeping dilakukan 2 orang berpakaian preman yang menunjukkan lencana dari Mabes Polri,” ujar Asep, karyawan desain grafis di sebuah kantor percetakan di Senen Poncol. Menurut Asep, 2 pria itu mendatangi kantornya pada Selasa (26/1) sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka yang datang selama 15-20 menit itu mencari file barang cetakan untuk aksi 100 hari SBY-Boediono. Kedua pria itu, lanjut Asep, juga memeriksa file berisi data pembuatan spanduk dan poster aksi 28 Januari. Namun Asep mengaku tidak menyerahkan file itu karena datanya sudah dipindahkan. Asep menambahkan, yang ditunjukkannya yakni file kampanye SBY-Boediono saat Pilpres lalu. Akhirnya 2 pria itu percaya dan meninggalkan kantor Asep. “Habis mau gimana lagi. Ini menyangkut karyawan dan teman-teman semua,” katanya. Asep menilai, kemungkinan perusahaan percetakan di sekitar kantornya di Kalibaru Timur juga disweeping . Asep menegaskan, tempatnya bekerja tidak menerima pemesanan spanduk dan poster atau alat-alat kelengkapan aksi untuk 28 Januari. Kantornya hanya menerima order untuk aksi sebelumnya. Namun di kantor cabang lainnya ada pemesanan untuk aksi hari ini. “Kebanyakan yang pesan perorangan, tidak mengatasnamakan organisasi,” tandasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar mengaku belum mengetahui adanya sweeping menjelang aksi 28 Januari itu. “Saya belum tahu,” katanya singkat saat dikonfirmasi. KASAD: TNI SIAP ANTISIPASI AKSI “PETISI 28” Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, pihaknya siap mengantisipasi berbagai kemungkinan terkait rencana aksi “Petisi 28” mengenai kinerja 100 hari pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. “TNI AD tidak melakukan persiapan khusus untuk 28 Januari, itu menjadi tugas pokok dari kepolisian. Kami hanya hanya membantu. Prajurit TNI, khususnya AD, siap bila diminta ikut mengamankan aksi 28 Januari,” katanya, usai membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat di Jakarta, Rabu. George Toisutta menambahkan, hingga kini belum ada pemintaan dari pihak kepolisian kepada TNI untuk pengamanan aksi yang didukung oleg berbagai elemen masyarakat tersebut. “Kan belum ada apa-apa kok sudah minta? Gak lah. Kalau nanti ada kejadian dan polisi tidak bisa menangani baru ada bantuan. Tapi saya kira tak akan ada yang terlalu besar,” ujarnya. “Saya yakin aksi akan berjalan tanpa anarkis. Jadi kita sangat optimis, bahwa ini akan berjalan sangat bagus, tanpa ada sesuatu pelanggaran hukum” ujar George menambahkan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengingatkan pelaku Petisi 28 dalam menjalankan aksinya agar mematuhi koridor hukum dan tidak mengabaikan hak masyarakat lainnya dalam memperoleh keamanan. “Silakan mereka melakukan aksinya, dan selama ini pemerintah tidak pernah melarang masyarakat melakukan demo,” kata Djoko. Secara terpisah, para aktivis membaca Maklumat Aksi 28 Januari Gerakan Indonesia Bersih. Pengamat politik, Yudi Latif, seusai berorasi menyatakan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono gagal memberantas tindak pidana korupsi di tingkatan struktural yang terbukti dengan makin terdistribusinya perilaku koruptif di hampir semua struktur sosial masyarakat. Di tingkat institusional, aparat penegak hukum yang citranya tercoreng akibat sejumlah skandal dalam beberapa waktu terakhir semakin memperjelas kegagalan itu. “Sedangkan di tingkat kultural (gagal) menunjukkan kepemimpinan yang jujur, bersih, dan tidak manipulatif,” ujar Yudi. SBY Imbau Pendemo 28 Januari Jaga Diri dari Penyusup Presiden SBY menyambut baik demo besar-besaran menyambut 100 Hari Pemerintahan SBY pada 28 Januari 2010. SBY berpesan agar pendemo menjaga diri dari hal-hal yang kontraproduktif. “Harapan kita bersama untuk demo besok hendaknya semua menjaga diri dan menjaga jangan sampai ada hal-hal yang kontraproduktif. Karena, kalau nanti ternyata disusupi atau ada kelompok-kelompok lain yang kita tidak tahu dari mana mereka yang mengambil kesempatan, itu yang disayangkan,” kata Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri, Julian Aldrin Pasha. Menurut dia, SBY tidak melarang demo sejauh masih dalam koridor hukum. “Jadi tentu saja Presiden menerima kalau ada aksi demo atau yang lain sejauh itu pada koridor hukum,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Julian menegaskan kunjungan Presiden ke Banten besok bukan untuk menghindari demo. “Itu sudah diagendakan lama karena peresmian listrik tenaga uap kan sudah merupakan salah satu jadwal yang sudah direncanakan. Sama sekali tidak ada niat menghindar,” kata Julian. Apa ada keinginan SBY menjelaskan ke pihak-pihak yang tidak puas? “Sampai saat ini tidak. Karena tidak ada alasan tidak puas yang dilaporkan,” sahut Julian. Selama ini, menurut dia, laporan yang ada menunjukkan kinerja pemerintahan cukup memuaskan, baik bidang ekonomi, kesra, dan polhukam. “Sudah 80 persen tercapai pada hari ke-75 dan itu akan menjadi lebih baik capaiannya pada 100 hari nanti,” kata Julian. Menko Polhukam Tak Khawatir Ribuan Orang Ikut Demo 28 Januari Aksi 28 Januari digembar-gemborkan akan diikui oleh puluhan ribu orang. Menkopolhukam Djoko Suyanto mengaku dirinya tidak khawatir dengan aksi massa tersebut. “Jumlah berapa pun tidak masalah, tapi yang penting substansinya, jangan sampai rusuh, bakar membakar atau anarkis. Lebih baik 100 ribu orang tapi tidak rusuh daripada 50 orang tapi rusuh,” ujar Djoko Suyanto saat jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/1). Djoko mengatakan, pihaknya tidak akan melarang tempat-tempat tertentu, seperti Istana Presiden atau Gedung DPR untuk didatangi massa. Tetapi, lanjut dia, memang akan ada pembatasan antara para demonstran dengan para aparat kemanan yang mengawal jalannya aksi massa nantinya. “Ya, soal itu memang nantinya ada batas seperti di Istana, karena kita memang belum ada peraturan terkait dengan pembatasan tempat untuk demo seperti di Inggris,” tuturnya. Saat ditanya apakah aksi massa besok hari akan ditunggangi oleh orang-orang yang ingin mendiskreditkan orang yang berkuasa saat ini, yaitu SBY-Boediono, Djoko tak menampik. “Ya, itu tidak lepas dari residu selama ini. Kalau teman-teman lihat selama ini demonya ‘Turunkan SBY-Boediono’. Tapi itu tidak masalah, yang penting tidak rusuh,” tutupnya. Dalam jumpa pers tersebut, Djoko didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

1.734 Pelajar SMP tak Bisa Ditampung

Peserta ujian nasional (UN) tingkat SMP/MTS sederajat tahun 2010 di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) kota, sebanyak 25.158 orang. Sebaliknya, tingkat SMA/SMK/MAN sederajat ada 23.424 peserta.
      Nah, jika dilihat dari jumlah tersebut ada ketimpangan antara lulusan UN SMP sederajat dengan daya tampung SMA sederajat. “Kalau daya tampung SMA hanya 23.424, sementara peserta UN SMP yang lulus misal 25.158 berarti ada kelebihan jumlah siswa 1.734. Ke mana mereka ditampung?” tegas Hatta Wazol, kadisdikpora Kota Palembang, kemarin.
      Menurut Hatta, pihaknya berupaya agar seluruh lulusan SMP/MTS tahun ini bisa masuk ke  SMA/SMK/MAN sederajat yang di Kota Palembang. "SMA Negeri 22 yang sudah kita bangun di Alang-Alang Lebar (AAL) tahun ini sudah bisa menerima sekitar 240 siswa untuk 6 kelas," tukasnya.
    Hal itu berarti masih ada sisa sekitar 1.494 lulusan SMP/MTs yang masih dipikirkan bagaimana agar bisa tertampung. "Kita coba usulkan ke APBN untuk membuat sekolah besar di SMK Negeri 2 Palembang. Kita akan lakukan perluasan sekolah di sana," tukas Hatta. Sekolah ini menjadi lirikan karena memiliki lahan seluas 4,23 hektare, tapi sayangnya lahan hanya terpakai sebagian untuk bangunan sekolah.
    "Peminat SMKN 2 sangat tinggi, mencapai 2.500 lulusan per tahun, sementara yang diterima hanya 400 siswa per tahun," ujarnya. Disdikpora juga bakal memperbesar bangunan dan melengkapi sarana prasarana SMKN 2 jika usulan pembangunan dan rehab sekolah Rp69,7 miliar disetujui APBN. Dengan begitu, kapasitas siswa yang tadinya hanya bisa menampung 1.500 diusahakan menjadi 5 ribu siswa.
    "Kita butuh sekolah besar serta memiliki sarana prasarana yang lengkap. Jelas ini lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah kecil," ujarnya. Misalnya satu sekolah bisa memuat 1.500-1.700 siswa mulai dari kelas 1-3. Nah, kalau sekolah besar mungkin akan memuat 5 ribu siswa. Lanjutnya, dari segi biaya dan pegawai pun akan lebih efisien. “Harusnya membutuhkan 3 kepala sekolah menjadi satu saja untuk sekolah besar.”
    Diakui Hatta, untuk mencari lahan bangun sekolah baru sekarang sudah sangat sulit. Oleh sebab itu, pihaknya mencoba mengoptimalkan sekolah yang dimiliki dengan melakukan perluasan.
    Sementara itu, Kasubdin SMP/SM Disdik Kota Palembang, Drs H Riza Fahlevi MM mengakui memang benar SMA/MA/SMK yang ada tidak akan bisa menampung seluruh lulusan SMP. Hanya, itu bukan menjadi ancaman putus sekolah.
     "Mungkin saja ada lulusan SMP/MTS yang memilih sekolah di luar kota, atau ikut sekolah berbasis keahlian seperti sekolah pariwisata, migas, bangunan, dan lain sebagainya," ujarnya. Alternatif lain, melanjutkan ke sekolah yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD atau swasta seperti sekolah Telkom.
    Selain itu angka tuntas wajar 9 tahun Kota Palembang pun sudah memadai. Khusus SD sebesar 106 persen, SMP 103 persen, dan SMA 95,85 persen. "Artinya, seluruh anak kita sudah tamat SD-SMP, tapi untuk SMA masih tersisa 4 persen yang belum menamatkan SMA bukan berarti dapat dikatakan putus sekolah," ujarnya.

Andi Soraya Belajar Buka Bra dari J-Lo


Di film terbaru, Hantu Puncak Datang Bulan, Andi Soraya kebagian adegan membuka bra. Tak ingin aset pribadinya jadi konsumsi umum, Andi belajar trik buka bra dari Jennifer Lopez (J-Lo).

"Saya banyak melihat referensi. Seperti adegan buka bra tanpa terlihat (payudaranya), saya melihat video klip Jennifer Lopez di lagu Love Dont Cost A Thing. Saya banyak latihan adegan buka bra supaya tidak kecolongan. Jadi karena sudah latihan, hanya beberapa kali take saja," tutur Andi, di Planet Hollywood, Jakarta, Kamis (28/1/2010).

Diakui artis yang akrab disapa Aya ini, bermain film yang juga dibintangi Trio Macan itu dibutuhkan keberanian esktra. Apalagi, banyak adegan sensual bertebaran di sepanjang film.

"Saya juga membuat perjanjian dengan produser dan sutradara, jangan sampai adegan behind the scene yang bocor keluar dan jadi permasalahan. Biar kita-kita saja yang tahu," tegasnya.

Aya pun sudah tahu film tersebut bakal disensor. Dia pasrah jika nanti ketika tayang di bioskop, film itu menjadi lebih pendek dari durasi sebelumnya.

"Banyak cercaan, saya tahu itu. Tapi kenapa kita tidak melihat sisi sensualnya sebagai hal yang menarik dan lebih dilihat aktingnya saja. Karena apa yang saya lakukan itu adalah kegiatan sehari-hari. Jadi lihat aktingnya, karena saya juga tidak mau terlalu menonjolkan adegan sensual," kilahnya.

Berani membuka bra dan beradegan ranjang dengan kekasihnya, Ferly Putra, mantan pasangan Steve Emmanuel ini mengaku mengantongi honor besar.

"Untuk bisa membuka bra Andi Soraya, harus membayar mahal dong," ujarnya genit.

DPR : KPK perlu sita CCTV BI

KPK diminta segera menggeledah dan menyita rekaman CCTV milik BI yang menangkap adanya kendaraan pengangkut uang BI pada tanggal 24 November dan awal Desember 2008 yang diduga uang untuk dana talangan Bank Century.

"Kami mendapat informasi dari sumber kami, pada hari itu ada tujuh mobil pengangkut uang milik BI yang beroperasional bersamaan dengan pengucuran dana talangan untuk Bank Century," tandas Bambang Soesatyo, anggota Komisi III yang juga anggota Pansus Century dari Fraksi Golkar di sela istirahat RDP KPK dengan Komisi III DPR RI , siang tadi.

Namun ditanya siapa yang menjadi sumber itu, Bambang, menolak menyebut. Dia mengaku, pihaknya saat ini juga masih terus menyelidiki kebenaran informasi itu.

Masih katanya, bila memang informasi itu benar, tindakan itu dipastikan merupakan upaya untuk menghilangkan jejak dalam pengucuran dana yang jumlahnya mencapai Rp2,6 triliun, karena dilakukan dengan tunai.

"Seharusnya dana sebanyak itu kan dengan transfer, pengambilan cash itu patut diduga untuk menghilangkan sidik jari adanya uang yang keluar untuk dana talangan Century," sambung Bambang.

Karenanya, Bambang meminta KPK segera melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap rekaman CCTV di ruang pengeluaran uang BI. Hal itu menurutnya, menandakan ada indikasi penyimpangan yang dilakukan untuk kucuran dana Bank Century karena dilakukan secara tunai bukan transfer.

106 Personel Disiagakan di DPRD Surabaya

Polres Surabaya Selatan menyiagakan 106 personel, 5 preman ditambah intel dari Polwiltabes untuk menjaga Gedung DPRD Surabaya. Ini terkait dengan aksi yang bakal dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang bakal mendatangi gedung dewan, Kamis (28/01).

AKP DARMAWAN Kasat Samapta Polres Surabaya Selatan pada suarasurabaya.net, mengatakan, personel yang disiagakan tersebut untuk mengantisipasi kedatangan 200 BEM Unesa. Kalau mereka datang, personel akan mengarahkan mereka hanya di luar pagar gedung dan tidak sampai masuk kea real halaman.

“Untuk itu, kita juga minta perwakilan DPRD siap menerima respon begitu mereka datang. Jika tidak ada perwakilan dewan dikhawatirkan akan muncul hal-hal yang tidak kita inginkan,”ujar DARMAWAN.

Sementara itu, AKP SUDARMI Staf Intel Polwiltabes Surabaya menjelaskan pada Rabu (27/01) kemarin, pihaknya menerima laporan dari BEM Unesa kalau mereka akan datang ke DPRD Surabaya terkait dengan 100 hari pemerintahan Presiden SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.

BEM Unesa, kata SUDARMI, akan menyampaikan aspirasi soal Badan Hukum Pendidikan (BHP). Rencananya 200 mahasiswa tapi kemungkinan jumlahnya tidak sebanyak itu.

”Jadi kita siaga di sini untuk menyambut mereka. Kemungkinan besar dari DPRD Surabaya mereka bergerak ke Grahadi bergabung dengan lainnya,”tukas SUDARMI.

Gubernur Jatim Soekarwo Temui Demonstran

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menemui langsung massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (28/1/2010) pukul 11.30.  Dalam kesempatan tersebut, Soekarwo berdialog dengan para demonstran.
Sejak pagi hari, Soekarwo ternyata sudah menunggu para demonstran di Gedung Grahadi. Tepat pukul 11.30 Soekarwo langsung naik kendaraan taktis Kepolisian.
Soekarwo lantas berorasi di depan peserta unjuk rasa. Ia memaparkan beberapa kinerja Pemprov Jatim, antara lain seperti pemberian surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan penyelesaian persoalan Bank Jatim.
Sesudah gubernur berorasi, peserta demonstrasi kemudian diberi kesempatan untuk berdialog. Mereka memberikan beberapa tuntutan pada gubernur, termasuk menandatangani surat pernyataan meski gubernur akhinya menolak menandatangani.

Pengunjuk Rasa Mulai Membubarkan Diri

Liputan6.com, Jakarta: Massa yang berunjuk rasa memperingati 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, sejak Kamis (28/1) siang, mulai meninggalkan lokasi. Petugas kebersihan pun mulai membersihkan sampah yang ditinggalkan para pengunjuk rasa [baca: Ribuan Buruh Demo di Gedung DPR/MPR].

Pagar gedung DPR/MPR memang dipenuhi spanduk dan poster berisi kecaman terhadap kinerja pemerintah SBY. Di saat bersamaan, dua kelompok pengunjuk rasa masih terus menyuarakan aspirasinya.

Aliansi Rakyat Bersatu yang terdiri dari para pedagang kaki lima masih mempertanyakan persoalan hidup yang makin berat dan juga masalah penggangguran. Sedangkan Posko Tolak SBY bertekad menduduki gedung anggota dewan.

Secara umum, kawasan Gedung DPR/MPR itu lebih lengang dibandingkan sebelumnya. Sehingga, kendaraan pun bisa leluasa melintasi ruas jalan di kawasan itu.

Roket Pindad Salah Arah, Pasutri Terluka Serius

Uji coba peluncuran roket milik PT Pindad Persero di hadapan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Suryapranata di Lapangan Tembak, Desa Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur, Rabu (27/1), tak berjalan mulus. Roket meluncur sarah arah dan mengakibatkan sepasang suami istri mengalami bakar cukup serius, bahkan kehilangan kaki.

Korban adalah Muhammad (80) dan Tiama (50), warga Desa Pandan Arum, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Pasangan suami istri ini terluka parah akibat tertimpa roket nyasar. Mereka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dokter Haryoto, Lumajang. Sang suami mengalami luka bakar di seluruh tubuh. Sedangkan Tiama harus diamputasi karena kehilangan kaki kiri.

Menurut Miki, anggota DPRD Lumajang, dua dari 12 rudal produksi PT Pindad Persero membidik melebihi target. Satu rudal terjatuh di area tambak udang milik PT Windu Kencana di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun. Rudal lainnya justru berbalik arah dan menimpa rumah korban.

Pihak perusahaan belum mengonfirmasi insiden ini. Namun, Nurhadi, keluarga korban, mengaku akan menuntut pertanggungan-jawaban penyelenggara peluncuran roket

Julie Estelle Takut Sinetron 'Amanah Dalam Cinta' Tak Disukai

Julie Estelle memulai debut sinetron di Amanah Dalam Cinta. Baru pertama kali main sinetron, kekasih penyanyi Ello ini deg-degan, khawatir masyarakat tak menyukai sinetron yang dibintanginya itu.

"Aku deg-degan menunggu respon dari masyarakat untuk Amanah Dalam Cinta ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa suka," harap Julie yang diwawancara di Graha Pinang Kav 10, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (27/1/2010).

Di sinetron produksi Sinemart itu, Julie beradu akting dengan Christian Sugiono dan Alice Norin. Beradu akting dengan bintang beken lainnya, oleh Julie bukan dianggap sebagai sebuah persaingan.

"Enggak ada persaingan yang gimana gitu. Kita bersaing secara sehat. Yang lainnya juga bagus-bagus. Makanya saya juga berusaha menghasilkan sinetron yang bagus. Kita kerja maksimal dan berusaha yang terbaik," jelasnya.

Dikisahkan, Julie mendapat pesan terakhir dari pasangan suami istri (Ahmad dan Meetha) untuk membawa anak mereka (Vino) ke kakeknya di Jakarta. Dengan niat baik, Julie menjalankan amanah tersebut. Tak disangka, keluarga Vino tidak menerima kehadirannya karena perkawinan orangtua Vino tidak disetujui.

Dari sini mulai muncul konflik yang sangat kompleks, namun masih berkaitan. Keluarga Vino mengira Julie adalah ibu dari Vino (Meetha). Vino pun nyaris terlantar dan Julie tetap berupaya mencari keluarga Vino yang mau menerimanya.

Alur cerita menjadi makin menarik karena adanya cinta segitiga antara Julie, Milo yang diperankan Christian Sugiono (adik kandung Arvino) dan Dhika, diperankan Ali Syakien (adik tiri Arvino).

Siapa yang akan dipilih? Bagaimana Julie mengatasi masalah pelik ini? Daripada penasaran, saksikan saja di RCTI, mulai 27 Januari 2010, pukul 20.30 WIB.

Setelah Antasari, Giliran Pengacara Baca Pledoi

Jakarta - Setelah terdakwa Antasari Azhar, kini giliran tim pengacara mantan Ketua KPK itu membacakan pledoi. Pledoi tersebut rupanya tidak menyimpang jauh dari eksepsi mereka. Mereka menilai adanya konspirasi besar menjatuhkan Antasari dengan membunuh korban Nasrudin Zulkarnaen.

"Pledoi ini kami beri judul 'Menebar dongeng dengan fitnah, membongkar konspirasi menjatuhkan ketua KPK,'" kata salah satu pengacara Antasari, M Assegaf, saat mengawali pembacaan pledoi itu di di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Kamis (28/1/2010).

Setelah membaca judul, Assegaf mengutip pendapat ahli hukum pidana Prof Indriyanto Seno Adji. Dalam sebuah harian nasional, ahli berpendapat tuntutan hukum mati kepada Antasari terlalu bombastis dan dipaksakan.

"Bombastis karena tiak ada benang merah yang dapat dibuktikan di persidangan," ujar pengacara paling senior di tim pembela Antasari itu mengutip pernyataan Indriyanto.

Menurut Assegaf, pernyataan ahli pidana tersebut tentunya tidak asal-alasan. Pernyataan itu disampaikan setelah mencermati jalannya sidang  kasus pembunuhan Nasrudin dan mendengar tuntutan JPU yang cukup tinggi.

"Memang benar tidak ada benang merah, tapi mengapa saudara jaksa masih saja nekad bahkan telah berani mengambil resiko mengorbankan profesionalitasnya demi tuntutan itu," tanya Assegaf.

Demo Besar Antiklimaks

Jakarta – Unjuk rasa memperingati 100 Hari Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tuntutan SBY-Boediono lengser akhirnya antiklimaks. Walau unjuk rasa relatif besar dan terjadi di berbagai kota, tuntutan yang disampaikan tidak fokus pada pelengseran SBY-Boediono.
Unjuk rasa bukan saja terjadi di Jakarta, tetapi juga Surabaya, Makassar, serta ibukota provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Namun, tuntutan tak fokus. Massa buruh yang bisa dibilang mayoritas malah menuntut pemerintah pro buruh. Sebagian massa lainnya juga menuntut penggantian Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono.
Besarnya unjuk rasa ini memang tak lepas dari turunnya kalangan buruh, selain massa mahasiswa dan LSM. Sekitar 9.000 ribu pendemo dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) terlibat unjuk rasa di Jl Gatot Soebroto, depan Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, pukul 12.00 siang tadi hingga memacetkan jalan itu.
Di Surabaya, ribuan buruh dari elemen buruh Logam, Elektronik Mesin (LEM) SPSI, SPN Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan dan beberapa elemen lainnya juga demo di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jl. Indrapura, Kamis (28/1) siang tadi.  Tetapi mereka menuntut pemerintah membatalkan perdagangan bebas ASEAN-China serta membatalkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pesangon dan outsourcing.
Demo lain digelar BEM ITS, Unair, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Surabaya juga berlangsung di Tugu Pahlawan, Gedung Negara Grahadi, dan Tugu Bambu Runcing.
Kabag Bina Mitra Polwiltabes Surabaya AKBP Sri Setyo Rahayu mengatakan, 2.430 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan di Surabaya. Petugas yang dikerahkan itu gabungan dari Polda Jatim, Polwiltabes Surabaya, Polres seluruh Surabaya, serta Polres Gresik dan Sidoarjo.
Di Istana Negara, sekitar 1.000 pendemo tiba pada pukul 12.00. Termasuk di antaranya yang berdatangan dengan 30 metromini dari Tugu Proklamasi. Aksi ini diikuti berbagai elemen masyarakat seperti sejumlah kampus di Jakarta, LSM, Forum Muda-mudi Depok, Kapak, Jamper, dan masyarakat umum. Mereka sudah terkordinasi rapi dengan mengenakan kaus putih bertuliskan ’’Century, Biarkan Rakyat Yang Mengadili’’.
Namun, pagi sebelumnya sekitar 300 aktifis Aliansi Rakyat untuk SBY (Arus) sudah mendahului berunjukrasa mendukung Presiden SBY di seberang Istana Negara. Mereka mendukung SBY untuk lima tahun ke depan. Bukan hanya untuk 100 hari kabinet. Pernyataan dukungan ini disampaikan saat melakukan orasi di seberang Istana Negara.
Ribuan polisi polisi berjaga-jaga di beberapa titik, termasuk Bundaran HI, Gedung DPR/MPR, Isatana Presiden, Kantor Wapres. Jalan-jalan sepanjang rute yang dilalui pendemo tidak tampak ramai, masyarakat seperti lebih memilih tidak keluar rumah. Polri menyatakan 10.000 personel disiapkan untuk mengamankan pendemo.
Di Bundaran HI hingga pukul 12.00 juga terlihat konsentrasi massa namun tidak banyak, sekitar 500 orang. Sempat ada seekor kerbau dibawa demonstran dengana kepala dan bokong ditempeli gambar SBY. Namun, kerbau itu dihalau polisi dan oleh pendemo dibawa ke belakang Gran Indonesia. Sebanyak 200 aparat tampak berjaga-jaga.
Dalam wawancara dengan tvOne pagi tadi, perwakilan Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak), Effendy Ghazali, mengatakan aksi demo dilakukan 65 Ormas. ’’Ada massa 10 ribu berdemo di DPR, ada juga massa KAMMI di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Massa yang ikut berdemo adalah petani, buruh, dan sebagainya,’’ kata Effendy. Khusus Kompak, kata dosen UI ini, demo dipusatkan di Istana Negara.
Namun, SBY tidak berada di kantornya karena berada di Banten untuk meresmikan PLTU Labuan (300 Mw) di Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Di tempat yang sama juga diresmikan PLTU Labuhan Angin Sumatera Utara (2x115Mw). Acara dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Presiden memberikan sambutan pukul 11.10 WIB, sekaligus prosesi peresmian dua PLTU tersebut.
Selepas dhuhur, SBY dijadwalkan melakukan penanaman oohon trembesi. Setelah itu Presiden dijadwalkan berkunjung ke SMP Negeri 2 Labuan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Pandeglang. Sekitar pukul 17.15 WIB, Presiden sudah tiba di Istana Negara.
Sedangkan Wapres Boedino tetap ngantor. Selain dijaga Paspampres berseragam loreng lengkap dengan senjata, Kantor Wapres di Jl Kebon Sirih pun dijaga sekitar 100 polisi berseragam serta dipasangi barikade berduri sekitar 100 meter. Boediono siang tadi dijadwalkan rapat dengan pihak terkait mengenai pengamanan bencana Jawa Barat.
Demo di Jakarta dipusatkan di Istana pukul 12.00.

Eks Militer Tunggangi
Pengamat intelijen melihat unjuk rasa ini menjadi ajang bermain sejumlah kelompok sipil, mantan militer, maupun militer aktif yang tak suka kepemimpinan SBY.  Namun kekuatan ini tak terlalu besar sehingga tak sampai menjatuhkan pemerintah.
’’Ada kelompok kecil dari mantan militer dan militer aktif yang mencoba bermain di air keruh dengan memanfaatkan demo hari ini, 28 Januari. Tetapi kekuatan dan pengaruh mereka tak signifikan,” ujar pengamat intelijen, AC Manullang kepada Surabaya Post di Jakarta, Kamis (28/01).
Saat ini, kata Manullang, banyak sekali kelompok yang menginginkan agar SBY jatuh.  Kelompok-kelompok tersebut memiliki tujuan dan  motivasi yang berbeda. Aktivitas kelompok tersebut memang terus berlangsung, mulai gerakan bawah tanah, ada yang teridentifikasi dan ada juga yang tidak terindenfikasi.
Menurut Manulang, gerakan anti-SBY belakangan ini memang didominasi mantan militer yang tidak terlalu suka dengan gaya SBY.  Para mantan militer ini menganggap SBY  kurang tegas dalam memimpin bangsa ini.
’’Kalau mantan militer memang ada yang masuk ke organisasi atau kelompok yang sudah ada. Ada pula yang membuat kelompok-kelompok baru. Jadi memang ada upaya dari kelompok mantan militer dan banyak juga motivasinya,’’ ujar Manulang.
Kelompok mantan militer itu, kata dia, tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari militer. Sebab, mereka tidak lagi memiliki garis komando struktural di dalamnya. ’’Mereka itu sudah menjadi masyarakat sipil. Jadi kalau mereka ikut menyampaikan aspirasi, ya dipersilakan karena kebebasan berekspresi dilindungi UU 1945. Apalagi mereka masuk partai dan berpolitik,’’ katanya.
Sebelumnya, mantan pengamat politik yang kini menjadi politisi Golkar, Jeffrie Geovanie, mengingatkan SBY tentang kejatuhan Perdana Menteri Thailand Thaksin Sinawatra. Lima bulan sebelum jatuh, popularitas Thaksin menjulang di mata masyarakat Thailand.
Karena itu, Jeffrie meminta Presiden SBY dan lingkarannya memperhatikan hasil survei LSI yang menemukan fakta bahwa kepuasan publik menurun dari 75% menjadi 70% dalam 100 hari pemerintahan.
’’Masyarakat Thailand saat itu punya kepercayaan tinggi kepada Thaksin, sama seperti rakyat Indonesia yang percaya SBY,’’ ujar Jeffrie dalam diskusi mengomentari hasil survei Lembaga Survei Indonesia, di Jakarta, Rabu (27/1).
Namun kepercayaan rakyat berubah saat kelas menengah gagal dirangkul. ’’Kelas menengah tidak puas, dan mereka bergerak dengan kekuataannya. Akhirnya Thaksin jatuh,’’ ujar Jeffrie.
Thaksin digulingkan melalui kudeta militer tak berdarah yang dipimpin Jenderal Sonthi Boonyaratglin, 19 September 2006. Thaksin saat itu sedang menghadiri Sidang Umum PBB di New York City, AS. Thaksin dianggap tak kunjung menyelesaikan konflik di Thailand Selatan serta korupsi di negara itu. Rakyat Thailand mendukung langkah militer kali ini. Apalagi tindakan Sonthi didukung Raja Bhumibol Adulyadej.
Kembali ke pendapat AC Manulang, dia juga bicara kemungkinan pemakzulan Presiden SBY. Menurut dia, kinerja Pansus hak Angket Century DPR masih berada dalam koridor hukum dan belum mengarah ke upaya pemakzulan Presiden SBY. Dia melihat wacana pemakzulan merupakan upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin membelokkan isu kasus Bank Century.
Mereka inilah penunggang aksi-aksi yang dilakukan secara murni oleh organ gerakan mahasiwa dan masyarakat. ’’Jadi  hari ini,  pihak-pihak yang murni menyuarakan aspirasi rakyat harus hati-hati terhadap upaya penunggangan aksi dari kelompok-kelompok yang ingin memakzulkan presiden SBY".

Menanggapi demo, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, program 100 hari merupakan program berkelanjutan. ’’Jadi 100 hari bukan program meluncurkan roket,’’ kata Hatta di sela-sela acara Feed the World di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, siang tadi.
Menurut dia, program 100 hari telah 100 persen terlaksana. Di hari ke 100, hambatan (debottlenecking) tidak ada lagi, sudah tidak ada yang mandek lagi.
Terkait revitalisasi energi dan pangan, hambatan-hambatan yang selama ini dialami, seperti masalah tata ruang, tumpang tindih lahan, serta infrastruktur. mer, rif, fqi, pur, sab, sms
Kalau ada kesalahan pada blog ini, tinggalkan pesan anda di blog ini supaya saya mengetahui