Education Tech. Pendidikan: Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie serta Ketua DPD Irman Gusman, umroh bersama. Selain ketua, Wakil Ketua MPR Meilani Laimena Suharli dan Ahmad Farhan Hamid juga turut dalam perjalanan itu. Para petinggi negara itu berangkat para Minggu (24/1) atas prakarsa Ketua DPR Marzuki Alie, Kepala Biro Humas MPR Aip Suherman, yang dihubungi membenarkan informasi itu. “Setahu saya Pak Taufik, Pak Farhan dan Ibu Meilani sedang menunaikan umroh,” katanya. “Beliau berangkat hari Minggu dan Sabtu nanti sudah kembali ke tanah air.” Nusrun Jahir, staf ahli Marzuki Alie juga membenarkan bahwa ketua DPR sedang melaksanakan ibadah umroh. “Pak Marzuki Alie memang sedang umroh bersama Pak Taufik. Tapi ini bagian dari perjalanannya ke Uganda 28 Januari nanti dan akan kembali ke tanah air 2 Februari,” katanya. Ketua DPR Marzuki Alie yang dihubungi mengatakan dirinya umroh bersama dalam rangkaian perjalanan ke Uganda untuk menghadiri sidang parlemen dunia. ”Kita umroh bersama-sama sekaligus mendoakan bangsa ini agar aman, damai dan sejahtera terhindar dari perpecahan,” katanya. KEKOSONGAN PIMPINAN Sehubungan kekosongan pimpinan lembaga tinggi dengan keberangkatan mereka bersama-sama seperti Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua DPD Irman Gusman di Indonesia menjelang aksi demo pada 28 Januari, dia mengatakan pimpinan itu sifatnya kolektif kolegial sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Terkait dengan demo 28 Januari, Marzuki mengatakan itu hak demokrasi rakyat yang dijamin UUD. Selain itu tentu saja ada aparat yang menjaga ketertibannya. “Hanya saja dalam menggunakan hak itu, masyarakat diharapkan dapat menggunakannya secara tertib,” katanya. Demo 28 Januari, SBY Dipastikan ke Banten Presiden SBY dipastikan tidak berada di Istana Negara saat demo 28 Januari 2010. SBY dan rombongan akan bertolak menuju Banten untuk meresmikan pembangkit listrik tenaga uap. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan, Rabu (27/1), SBY akan berangkat ke Labuan Pandeglang Banten dari Istana Negara, Kamis 28 Januari 2010 pada pukul 07.30 WIB. Sementara rombongan media diberangkatkan pukul 05.00 WIB. Ini berarti untuk kedua kalinya, SBY tidak ada di Istana saat dikepung demo besar-besaran. Pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember 2009 lalu, SBY menggelar acara intern di Bali saat Istana diserbu pendemo. Sehari menjelang demo menyambut 100 Hari Pemerintahan SBY, pengamanan di Istana tampak normal. Tidak ada polisi berjaga-jaga di depan Istana. Kawat berduri juga belum dipasang. Polda Metro: Demo 28 Januari Diikuti 40 Ribu Orang Sekurangnya 62 organisasi telah memberitahukan rencana mereka untuk aksi pada 28 Januari besok ke Polda Metro Jaya. Jumlah total massa ditaksir mencapai 40 ribu orang. “Estimasi sekitar 40 ribu orang,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar di kantornya, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (27/1). Menurut Boy, untuk mengantisipasi massa tersebut, 10 ribu personel Polda telah dipersiapkan. Mereka akan disebar di berbagai titik antara lain 2.479 personel di Istana Negara, 673 personel di Istana Wapres, 2.479 personel di DPR, 145 personel di Kementerian Keuangan, 278 personel di Bundaran HI, 261 personel di Mahkamah Konstitusi, 221 personel di KPK dan 148 personel di Gedung BI. “Juga ada bantuan dari Mabes Polri sekitar 1.500 personel dalam kondisi siaga. Serta pasukan TNI yang dicadangkan sekitar 750 personel,” terang Boy. Boy menambahkan, selain menjaga obyek negara, polisi juga akan mengawasi pintu masuk ke Jakarta. Selain itu, pengalihan arus juga direncanakan meski hingga kini hal tersebut belum direalisasikan. Mengenai potensi bentrok, menurut Boy, polisi belum mendapatkan informasi tersebut. “Kalau potensi terjadi konflik dan kerusuhan tentu harus diantisipasi. Info akan ada bentrok belum kita terima,” jelasnya. DPR Siap Terima Massa Demo 28 Januari DPR akan menjadi salah satu tujuan utama demonstrasi 100 hari pemerintahan SBY pada 28 Januari hari ini. DPR yakin aksi tidak akan ricuh, bahkan mereka siap menerima massa aksi untuk berdialog. “Saya kira tidak perlu khawatirkan aksi besar. Selama ini berujung damai. Sebesar itu pun tidak ada masalah,” ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1). Terlebih, lanjut Anis, pimpinan DPR/MPR sekarang adalah mantan demonstran. “Kita siap menerima,” katanya. Hingga kini, baru dari massa buruh yang mengkonfirmasi akan menemui para pimpinan DPR/MPR. “Besok siang, saya sudah bicara dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Beliau setuju,” ucapnya. Jelang Aksi 28 Januari, Kantor Percetakan di Senen Di-sweeping Suasana semakin panas menjelang aksi 100 hari pemerintahan SBY-Boediono pada 28 Januari 2010. Kantor-kantor percetakan disweeping untuk mencari file selebaran aksi. Sweeping antara lain menimpa kantor percetakan di Kalibaru Timur, Senen Poncol, Jakarta Pusat. Menurut karyawan percetakan, sweeping dilakukan polisi. “Sweeping dilakukan 2 orang berpakaian preman yang menunjukkan lencana dari Mabes Polri,” ujar Asep, karyawan desain grafis di sebuah kantor percetakan di Senen Poncol. Menurut Asep, 2 pria itu mendatangi kantornya pada Selasa (26/1) sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka yang datang selama 15-20 menit itu mencari file barang cetakan untuk aksi 100 hari SBY-Boediono. Kedua pria itu, lanjut Asep, juga memeriksa file berisi data pembuatan spanduk dan poster aksi 28 Januari. Namun Asep mengaku tidak menyerahkan file itu karena datanya sudah dipindahkan. Asep menambahkan, yang ditunjukkannya yakni file kampanye SBY-Boediono saat Pilpres lalu. Akhirnya 2 pria itu percaya dan meninggalkan kantor Asep. “Habis mau gimana lagi. Ini menyangkut karyawan dan teman-teman semua,” katanya. Asep menilai, kemungkinan perusahaan percetakan di sekitar kantornya di Kalibaru Timur juga disweeping . Asep menegaskan, tempatnya bekerja tidak menerima pemesanan spanduk dan poster atau alat-alat kelengkapan aksi untuk 28 Januari. Kantornya hanya menerima order untuk aksi sebelumnya. Namun di kantor cabang lainnya ada pemesanan untuk aksi hari ini. “Kebanyakan yang pesan perorangan, tidak mengatasnamakan organisasi,” tandasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar mengaku belum mengetahui adanya sweeping menjelang aksi 28 Januari itu. “Saya belum tahu,” katanya singkat saat dikonfirmasi. KASAD: TNI SIAP ANTISIPASI AKSI “PETISI 28” Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, pihaknya siap mengantisipasi berbagai kemungkinan terkait rencana aksi “Petisi 28” mengenai kinerja 100 hari pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. “TNI AD tidak melakukan persiapan khusus untuk 28 Januari, itu menjadi tugas pokok dari kepolisian. Kami hanya hanya membantu. Prajurit TNI, khususnya AD, siap bila diminta ikut mengamankan aksi 28 Januari,” katanya, usai membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat di Jakarta, Rabu. George Toisutta menambahkan, hingga kini belum ada pemintaan dari pihak kepolisian kepada TNI untuk pengamanan aksi yang didukung oleg berbagai elemen masyarakat tersebut. “Kan belum ada apa-apa kok sudah minta? Gak lah. Kalau nanti ada kejadian dan polisi tidak bisa menangani baru ada bantuan. Tapi saya kira tak akan ada yang terlalu besar,” ujarnya. “Saya yakin aksi akan berjalan tanpa anarkis. Jadi kita sangat optimis, bahwa ini akan berjalan sangat bagus, tanpa ada sesuatu pelanggaran hukum” ujar George menambahkan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengingatkan pelaku Petisi 28 dalam menjalankan aksinya agar mematuhi koridor hukum dan tidak mengabaikan hak masyarakat lainnya dalam memperoleh keamanan. “Silakan mereka melakukan aksinya, dan selama ini pemerintah tidak pernah melarang masyarakat melakukan demo,” kata Djoko. Secara terpisah, para aktivis membaca Maklumat Aksi 28 Januari Gerakan Indonesia Bersih. Pengamat politik, Yudi Latif, seusai berorasi menyatakan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono gagal memberantas tindak pidana korupsi di tingkatan struktural yang terbukti dengan makin terdistribusinya perilaku koruptif di hampir semua struktur sosial masyarakat. Di tingkat institusional, aparat penegak hukum yang citranya tercoreng akibat sejumlah skandal dalam beberapa waktu terakhir semakin memperjelas kegagalan itu. “Sedangkan di tingkat kultural (gagal) menunjukkan kepemimpinan yang jujur, bersih, dan tidak manipulatif,” ujar Yudi. SBY Imbau Pendemo 28 Januari Jaga Diri dari Penyusup Presiden SBY menyambut baik demo besar-besaran menyambut 100 Hari Pemerintahan SBY pada 28 Januari 2010. SBY berpesan agar pendemo menjaga diri dari hal-hal yang kontraproduktif. “Harapan kita bersama untuk demo besok hendaknya semua menjaga diri dan menjaga jangan sampai ada hal-hal yang kontraproduktif. Karena, kalau nanti ternyata disusupi atau ada kelompok-kelompok lain yang kita tidak tahu dari mana mereka yang mengambil kesempatan, itu yang disayangkan,” kata Juru Bicara Presiden Bidang Dalam Negeri, Julian Aldrin Pasha. Menurut dia, SBY tidak melarang demo sejauh masih dalam koridor hukum. “Jadi tentu saja Presiden menerima kalau ada aksi demo atau yang lain sejauh itu pada koridor hukum,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Julian menegaskan kunjungan Presiden ke Banten besok bukan untuk menghindari demo. “Itu sudah diagendakan lama karena peresmian listrik tenaga uap kan sudah merupakan salah satu jadwal yang sudah direncanakan. Sama sekali tidak ada niat menghindar,” kata Julian. Apa ada keinginan SBY menjelaskan ke pihak-pihak yang tidak puas? “Sampai saat ini tidak. Karena tidak ada alasan tidak puas yang dilaporkan,” sahut Julian. Selama ini, menurut dia, laporan yang ada menunjukkan kinerja pemerintahan cukup memuaskan, baik bidang ekonomi, kesra, dan polhukam. “Sudah 80 persen tercapai pada hari ke-75 dan itu akan menjadi lebih baik capaiannya pada 100 hari nanti,” kata Julian. Menko Polhukam Tak Khawatir Ribuan Orang Ikut Demo 28 Januari Aksi 28 Januari digembar-gemborkan akan diikui oleh puluhan ribu orang. Menkopolhukam Djoko Suyanto mengaku dirinya tidak khawatir dengan aksi massa tersebut. “Jumlah berapa pun tidak masalah, tapi yang penting substansinya, jangan sampai rusuh, bakar membakar atau anarkis. Lebih baik 100 ribu orang tapi tidak rusuh daripada 50 orang tapi rusuh,” ujar Djoko Suyanto saat jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/1). Djoko mengatakan, pihaknya tidak akan melarang tempat-tempat tertentu, seperti Istana Presiden atau Gedung DPR untuk didatangi massa. Tetapi, lanjut dia, memang akan ada pembatasan antara para demonstran dengan para aparat kemanan yang mengawal jalannya aksi massa nantinya. “Ya, soal itu memang nantinya ada batas seperti di Istana, karena kita memang belum ada peraturan terkait dengan pembatasan tempat untuk demo seperti di Inggris,” tuturnya. Saat ditanya apakah aksi massa besok hari akan ditunggangi oleh orang-orang yang ingin mendiskreditkan orang yang berkuasa saat ini, yaitu SBY-Boediono, Djoko tak menampik. “Ya, itu tidak lepas dari residu selama ini. Kalau teman-teman lihat selama ini demonya ‘Turunkan SBY-Boediono’. Tapi itu tidak masalah, yang penting tidak rusuh,” tutupnya. Dalam jumpa pers tersebut, Djoko didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.